SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pengurangan kebutuhan rumah (backlog) sebanyak 274.514 unit pada 2026. Angka tersebut merupakan capaian pengurangan backlog yang berhasil direalisasikan sepanjang 2025.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan harapannya agar capaian tersebut dapat dipertahankan sehingga persoalan backlog perumahan dapat dituntaskan pada masa kepemimpinan kepala daerah saat ini.
“Kita berharap dapat mencapai angka-angka tersebut, sehingga beban backlog perumahan benar-benar bisa terselesaikan pada masa kepemimpinan kepala daerah,” kata Boedyo usai mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menjelaskan, penurunan backlog selama 2025 tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dukungan CSR perusahaan, Baznas, serta partisipasi masyarakat.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri tersebut membahas percepatan program pembangunan 3 juta rumah serta pemenuhan hunian layak bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Dalam kesempatan itu, Mendagri dan Menteri PKP menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Diperlukan kepala daerah-kepala daerah yang memiliki jiwa inovasi, sehingga berusaha mencari solusi pemecahan sektor perumahan ini dengan berbagai macam,” jelasnya.
Sejumlah inovasi yang dicontohkan Menteri PKP antara lain pembangunan rumah susun, rumah bersubsidi, serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi terus mendorong percepatan pengurangan backlog di Jawa Tengah melalui sinergi dengan berbagai elemen, termasuk pelaku usaha melalui program CSR, Baznas, dan organisasi pengembang perumahan.
Selain itu, upaya juga difokuskan pada penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana, baik dalam bentuk hunian sementara maupun hunian tetap, sehingga kolaborasi semua pihak dinilai menjadi kunci.
Terkait percepatan pemenuhan rumah layak huni, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen Pemprov Jawa Tengah yang telah mengalokasikan anggaran dalam APBD.
Sepanjang 2025, Pemprov Jateng menganggarkan perbaikan RTLH sebanyak 17 ribu unit.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” katanya. (*)
