SEMARANGUPDATE.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi aset daerah.
Langkah yang ditempuh yakni mempercepat pemanfaatan aset idle atau aset yang belum produktif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa ke depan pengelolaan aset idle akan diarahkan lebih terpusat agar pemanfaatannya lebih cepat dan efisien.
Salah satu skema yang diinisiasi Gubernur Ahmad Luthfi adalah menyerahkan fungsi pemasaran aset kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng.
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil karena selama ini aset milik daerah tersebar di berbagai kabupaten/kota, sementara pengelolaannya masih berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga belum optimal.
“Jadi semua nanti diserahkan ke Bapenda, karena Bapenda punya kantor di 35 kabupaten/ kota,” kata Sumarno, usai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, jaringan kantor Bapenda di seluruh wilayah diharapkan mampu mempercepat proses pemasaran aset, baik untuk disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak lain.
“Nanti mereka yang akan menjadi marketing untuk memasarkan ini, mau disewa, mau dikerjasamakan,” ujarnya.
Sumarno menilai, sistem pengelolaan sebelumnya menjadi salah satu hambatan optimalisasi aset.
Pasalnya, terdapat aset di daerah lain yang masih dikelola oleh OPD atau instansi di Semarang, sehingga pemanfaatannya kurang maksimal.
“Kalau sampai saat ini kan masih dikelola di masing-masing OPD. Bahkan ada yang dikelola BPKAD, kantornya ada di Semarang, asetnya ada di Cilacap, ada di Rembang. Inilah yang menjadi kendala kemarin,” katanya.
Dengan skema baru tersebut, Pemprov Jateng berharap pemanfaatan aset yang selama ini belum produktif dapat dipercepat dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Ia mengakui, kontribusi dari pemanfaatan aset memang tidak sebesar sektor perpajakan.
Namun demikian, aset yang belum dimanfaatkan tetap perlu dioptimalkan agar memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah.
“Mudah-mudahan nanti dengan konsep baru ini menjadi akseleratif, bahwa aset-aset yang nganggur ini bisa berkontribusi untuk PAD,” tandas dia. (*)
