SEMARANGUPDATE.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyelenggarakan pertemuan silaturahmi dengan puluhan warga dalam acara bertajuk Ngobrol Bareng Pak Luthfi (Ngopfi) yang berlangsung di Pendopo RM Said, Kabupaten Karanganyar.
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat, tokoh agama, pegiat lingkungan, serta pejabat daerah seperti lurah, camat, bupati, wakil bupati, dan Forkopimda setempat.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Luthfi aktif mendengarkan, mencatat, dan merespons berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat secara bergantian.
Beberapa isu utama yang diangkat dalam diskusi tersebut meliputi akses pendidikan, efisiensi anggaran yang mempengaruhi tingkat hunian hotel, eksploitasi lahan di Gunung Lawu, pertanian, dan masalah sosial lainnya.
Salah satu aspirasi penting disampaikan oleh perwakilan Dewan Pendidikan Karanganyar yang menyoroti kurangnya fasilitas pendidikan di Kecamatan Tasikmadu dan Jaten.
Masyarakat berharap agar masalah yang telah lama berlangsung ini dapat segera diatasi dengan penambahan satuan pendidikan baru di daerah tersebut.
Merespons masukan tersebut, Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasinya dan berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
“Kita akan membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita bahas bersama sehingga kita memiliki konsep yang benar-benar dapat dinikmati langsung untuk mengangkat wilayah Jawa Tengah,” ungkap mantan Kapolda Jateng ini.
Kegiatan silaturahmi dan dialog Gubernur Jateng dengan warga di Kabupaten Karanganyar ini merupakan titik keempat dari rangkaian kunjungan yang sebelumnya telah dilakukan di Jepara, Kudus, dan Kendal.
Acara ini merupakan bagian dari inisiatif “Selapanan Gubernur Jawa Tengah” yang bertujuan untuk menyerap aspirasi, menggali potensi, dan mengidentifikasi permasalahan masyarakat untuk diintegrasikan menjadi kebijakan yang efektif.
Dengan pertemuan ini, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dan diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
