SEMARANGUPDATE.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya berperan sebagai pengungkit pendapatan daerah sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengawasan BUMD dan bank daerah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).
Luthfi menjelaskan, jumlah BUMD kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini mencapai 122 entitas, terdiri atas 33 BUMD sektor keuangan, 54 aneka usaha, dan 35 perusahaan air minum.
Kinerja BUMD hingga 2025 menunjukkan tren positif, dengan total aset Rp15,445 triliun, laba bersih Rp587,684 miliar, serta Return on Asset (ROA) sebesar 3,80%. Sektor ini juga menyerap tenaga kerja yang terdiri dari 173 komisaris, 186 direksi, dan 11.625 pegawai.
Sementara itu, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak 41 entitas. Hingga 2025, total aset mencapai Rp118,038 triliun dengan laba bersih Rp1,775 triliun dan ROA 1,50%.
Dividen yang dihasilkan pada tahun yang sama sebesar Rp732,388 miliar dengan Return on Investment (ROI) mencapai 18,31%.
Berdasarkan hasil Rakor RPJMD pada 13 Maret 2025, target setoran dividen untuk periode 2026–2030 diproyeksikan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 10,58%.
“Prinsipnya BUMD adalah harus untung. Ora untung, ora usah dadi BUMD,” tegas Luthfi.
Ia menyebut Bank Jateng sebagai tulang punggung dalam memperkuat keuangan daerah.
Selain mendukung transaksi keuangan pemerintah, Bank Jateng juga diarahkan untuk mendorong sektor produktif seperti UMKM, ketahanan pangan, pembiayaan perumahan, hingga digitalisasi layanan keuangan.
Dukungan BUMD keuangan terhadap UMKM juga terlihat dari penyaluran kredit PT BPR BKK (Perseroda) pada 2025 yang mencapai Rp10,823 triliun, dengan porsi 71% kredit produktif dan 29% kredit lainnya.
Selain itu, penjaminan produktif tercatat sebesar Rp1,630 triliun, dengan mayoritas untuk sektor UMKM.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai BUMD di Jawa Tengah, khususnya sektor perbankan, memiliki potensi menjadi contoh nasional jika mampu menjaga kinerja yang sehat, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Bank daerah tidak boleh dilihat hanya sebagai institusi perbankan biasa yang mengejar keuntungan semata. Bank daerah adalah BUMD yang dibentuk dengan mandat yang lebih luas,” kata Aria Bima.
Ia menambahkan, keberhasilan bank daerah tidak hanya diukur dari laba dan dividen, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan, pemerataan ekonomi, serta penguatan kapasitas fiskal daerah.
Komisi II DPR RI juga mendorong agar kontribusi bank daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan secara sehat dan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik, ekspansi usaha yang hati-hati, serta manajemen risiko yang kuat.
Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, menilai Jawa Tengah berpeluang menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan BUMD.
“Jawa Tengah bisa menjadi pilot project untuk melihat bagaimana bank daerah dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan strategisnya, baik dari aspek fiskal maupun sosial kepada publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah menurunkan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, kepala daerah perlu memiliki visi besar, inovasi, serta jiwa kewirausahaan dalam mengelola pemerintahan, termasuk mengoptimalkan aset daerah agar memberikan kontribusi terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPR RI berharap Jawa Tengah dapat terus memperkuat tata kelola BUMD dan bank daerah sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan, meningkatkan PAD, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. (*)
