SEMARANGUPDATE.COM — Komisi D DPRD Kota Semarang menekankan perlunya koordinasi lintas sektor yang kuat serta pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini dinilai penting agar program dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, menyampaikan bahwa sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan program, terutama yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, koordinasi yang solid akan meminimalkan kendala dalam pelaksanaan di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa setiap SPPG harus memenuhi standar yang telah ditentukan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dalam hal ini, peran Dinas Kesehatan sangat vital untuk melakukan proses verifikasi secara ketat sebelum sertifikat diterbitkan.
Di samping itu, pengawasan terhadap operasional SPPG perlu diperkuat, mulai dari kualitas layanan, kelayakan fasilitas, hingga pengelolaan limbah agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
Lebih lanjut, Bapak Mualim juga menyoroti pentingnya pemerataan dalam penyaluran manfaat program.
Ia berharap penentuan kuota penerima dapat dilakukan secara adil sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkan bisa merasakan manfaatnya tanpa menimbulkan ketimpangan.
Komisi D DPRD Kota Semarang juga mendorong adanya evaluasi secara berkala serta keterlibatan aktif seluruh pihak terkait.
Dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang konsisten, program SPPG diharapkan mampu berjalan lebih efektif dan memberikan dampak luas bagi masyarakat Kota Semarang. (*)
