SEMARANGUPDATE.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai bahwa upaya perlindungan selama ini belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis, sehingga rentan terputus antara satu program dan lainnya di tataran implementasi.
Menurut Heri, berbagai kebijakan dan program layanan sudah berjalan. Seperti layanan kesehatan ibu dan anak, penanganan kekerasan berbasis gender, hingga pendidikan inklusif. Namun, tidak jarang program-program tersebut berdiri sendiri tanpa hubungan yang kuat antara satu intervensi dengan intervensi lain.
Akibatnya, kata Heri, masyarakat rentan, khususnya perempuan dan anak, seringkali belum merasakan perlindungan yang holistik.
“Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya soal respons terhadap kasus, tapi juga tentang sistem yang memastikan keamanan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesempatan yang setara dari hulu sampai hilir,” ungkap Heri.
Sementara itu, data terbaru di Jawa Tengah menunjukkan tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap perlu menjadi perhatian.
Sumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah mencatat adanya laporan kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2025 yang tersebar di banyak kabupaten/kota, meskipun belum menunjukkan angka eksplosif, tetapi konsisten hadir setiap bulannya.
“Masih adanya laporan terkait kasus-kasus yang memarginalkan perempuan dan anak, menandakan bahwa upaya pencegahan dan pelindungan belum optimal,” tegasnya.
Selain itu, data pendidikan juga memperlihatkan kesenjangan akses antara kelompok perempuan di daerah pinggiran dan pusat kota, khususnya dalam jenjang pendidikan menengah dan vokasional.
Kondisi ini menjadi perhatian karena pendidikan anak perempuan secara langsung memengaruhi pilihan hidup dan kesempatan ekonomi di masa depan.
Heri menilai bahwa pemutakhiran data kualitas hidup perempuan dan anak perlu menjadi dasar perumusan kebijakan daerah.
Menurutnya, indikator kesejahteraan tidak hanya soal angka partisipasi sekolah atau angka kasus, tetapi juga soal bagaimana perempuan dan anak merasakan manfaat layanan secara nyata. Mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, hingga peluang ekonomi.
Dalam hal ini, Heri mendorong pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota untuk mengembangkan kerangka perlindungan terpadu yang tidak hanya reaktif terhadap kasus, tetapi juga preventif dan promotif.
Ia mengatakan, kerangka ini seharusnya melibatkan lintas sektor. Mulai dari dinas pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, serta penegak hukum, agar arah kebijakan dan layanan lebih sinkron dan tidak berhenti di tataran program individual.
Menurutnya, intervensi yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah daerah melakukan pemetaan risiko, memprioritaskan alokasi anggaran, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak program.
“Perlindungan itu harus punya nadi. Bukan layanan yang berdiri sendiri-sendiri tetapi layanan yang saling terhubung, sehingga perempuan dan anak merasakan kesejahteraan secara menyeluruh,” katanya.
Dengan pendekatan yang lebih integratif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, Heri berharap Jawa Tengah dapat menjadi provinsi yang tidak hanya memberi layanan.
Melainkan juga membangun perlindungan yang dirasakan semua lapisan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. (*)
