SEMARANGUPDATE.COM – Pertumbuhan ekonomi dan capaian indikator makro sering kali menjadi rujukan utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.
Namun, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mengingatkan bahwa angka-angka tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Heri menilai, indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau tingkat pengangguran memang penting sebagai gambaran umum.
Akan tetapi, pembangunan daerah membutuhkan ukuran tambahan yang mampu membaca kualitas hidup masyarakat secara lebih utuh, terutama di tingkat rumah tangga.
“Angka makro bisa terlihat baik, tetapi di saat yang sama masih ada masyarakat yang menghadapi tekanan biaya hidup, keterbatasan akses layanan, atau ketidakpastian pendapatan. Di sinilah pentingnya indikator kesejahteraan non-angka makro,” ujar Heri.
Ia menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan aktivitas investasi yang cukup tinggi.
Meski demikian, Heri menilai tantangan kesejahteraan tidak selalu muncul dalam bentuk penurunan angka statistik.
Banyak persoalan justru hadir dalam bentuk beban hidup yang meningkat, kualitas pekerjaan yang belum memadai, hingga ketimpangan akses layanan dasar antarwilayah.
Menurut Heri, indikator kesejahteraan non-makro bisa mencakup aspek-aspek seperti stabilitas pendapatan keluarga, kemudahan akses pendidikan dan kesehatan.
Termasuk juga rasa aman dalam bekerja hingga kualitas lingkungan tempat tinggal.
“Indikator semacam ini dinilai lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, tanpa indikator yang lebih membumi, kebijakan berisiko terlalu berorientasi pada capaian administratif dan kurang menyentuh persoalan riil warga.
Karena itu, Heri mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi perencanaan pembangunan dengan instrumen evaluasi yang lebih kualitatif dan berbasis kondisi sosial.
“Pembangunan seharusnya membuat hidup masyarakat lebih layak dan lebih aman. Kalau itu belum dirasakan, berarti kita perlu mengoreksi cara kita mengukur keberhasilan,” katanya.
Heri berharap ke depan pemerintah daerah dapat mengembangkan pendekatan pembangunan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial.
Dengan melengkapi indikator makro dengan ukuran kesejahteraan non-angka, kebijakan diharapkan mampu lebih responsif dan berkeadilan, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Jateng. (*)
