SEMARANGUPDATE.COM – Gagasan keadilan ekologis dalam regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditawarkan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.
Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, menilai disertasi Saleh memiliki nilai implementatif dan relevan untuk kebijakan pembangunan nasional.
Disertasi berjudul Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis tersebut dipertahankan dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Sabtu (14/2/2026). Mohammad Saleh dinyatakan lulus dengan predikat Summa Cumlaude dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00.
Sebagai anggota tim penguji, Ayu menyampaikan bahwa hasil kajian tersebut layak diaplikasikan dalam kebijakan PSN.
“Hasil kajian ini patut diapresiasi dan ditindak-lanjuti dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional,” ujar I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani.
Desain Regulasi Berbasis Ecological Justice
Dalam penelitiannya, Saleh merekonstruksi kerangka regulasi PSN agar selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menempatkan alam tidak semata sebagai objek pembangunan ekonomi, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk dijaga demi keadilan antargenerasi.
“Mohammad Saleh berusaha mendesain regulasi agar tidak hanya melihat alam sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keadilan antargenerasi,” ujar Ayu.
Ayu juga menilai Saleh berhasil mengidentifikasi kelemahan dalam sejumlah regulasi yang mengatur PSN. Beberapa aturan yang menjadi sorotan antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.
“DI sisi lain, Mohammad Saleh juga berhasil mengupasnya menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN. Ini menarik karena dia juga mengusulkan perbaikan asas,” kata Ayu.
Berangkat dari Keprihatinan atas Implementasi PSN
Mohammad Saleh menyampaikan bahwa disertasinya lahir dari keprihatinan terhadap pelaksanaan PSN yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis. Sejumlah proyek pembangunan, menurutnya, masih menyisakan persoalan lingkungan, sosial, hingga agraria.
“Kita tahu bahwa pembangunan itu hal yang penting dan perlu, tapi tidak melupakan keadilan ekologis, karena itu juga berdampak terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang maupun juga masyarakat kita di masa sekarang,” ungkapnya.
Dalam kajian tersebut, ia menggunakan paradigma post positivisme dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan dampak ekologis di lapangan.
Saleh berharap hasil rekonstruksi hukum tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan PSN ke depan.
“Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota terkait PSN itu supaya nantinya bisa membuat aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis,” tegas Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Disertasi ini memperkaya diskursus hukum pembangunan nasional dengan perspektif ecological justice, sekaligus menawarkan model regulasi yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
