SEMARANGUPDATE.COM – Forum dialog “Ngobrol Bareng Pak Luthfi” (Ngopfi) yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kini hadir di Kabupaten Cilacap, yang merupakan kabupaten kelima dalam rangkaian ini.
Forum ini menjadi sarana efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi masalah yang perlu segera diatasi oleh pemerintah daerah.
“Hari ini adalah pertemuan kelima. Sejak dilantik, saya baru tiga hari berada di kantor, sisanya saya berkeliling ke wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ini untuk memenuhi amanah presiden agar berada di tengah masyarakat dan memahami permasalahan mereka,” ungkap Ahmad Luthfi saat Ngopfi di Garasi Alat Berat PT Elcander Duta Sarana (EDS), Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Rabu malam, 12 Maret 2025.
Kegiatan Ngopfi diawali dengan program-program yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, seperti kesehatan, pengecekan infrastruktur jalan, dan rapat bersama forkopimda kabupaten/kota. Pada malam harinya, dilakukan diskusi mendalam bersama masyarakat setempat.
“Tujuannya adalah untuk mendengar dan memahami persoalan masyarakat, khususnya di Cilacap malam ini,” tambah Luthfi.
Dalam membangun Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kebersamaan. Ia memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang ditinggalkan dalam pembangunan daerah, dengan mendengarkan aspirasi sebagai pedoman kebijakan pemerintah.
Pada acara di Cilacap, Luthfi menerima berbagai aspirasi, mulai dari infrastruktur jalan, pasar, isu buruh, hingga masalah sosial lainnya. Termasuk keluhan tenaga honorer dan perhatian terhadap kiai kampung serta guru ngaji.
Terkait infrastruktur jalan, Luthfi menegaskan komitmen Pemprov Jateng untuk memperbaiki jalan rusak, terutama jalan provinsi, sementara untuk jalan kabupaten dan desa akan dikoordinasikan dengan Bupati Cilacap.
Dalam bidang pertanian, Luthfi menampung keluhan petani terkait sedimentasi Kali Tipar yang menyebabkan kesulitan irigasi. Sedimentasi menyebabkan pendangkalan sungai, yang berdampak saat debit air tinggi maupun kekeringan.
Seorang pegawai honorer, Mustofa, mengeluhkan penundaan pengangkatan selama satu tahun, yang mempengaruhi calon PPPK yang sudah resign. Luthfi menanggapi bahwa evaluasi sedang dilakukan dan anggaran telah disiapkan.
Masalah lain disampaikan oleh perwakilan pedagang Pasar Kroya, Mukhlisin, yang meminta percepatan pembangunan pasar dan penertiban penjual liar. Luthfi berjanji akan berkoordinasi dengan Bupati Cilacap dan Kemendag.
Perwakilan buruh mengusulkan perhatian lebih pada kesejahteraan buruh dan penerapan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) di Cilacap. Luthfi mengungkapkan bahwa UMSK baru berlaku di Jepara dan Semarang, sementara Cilacap masih dalam kajian.
