SEMARANGUPDATE.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Tengah terus menjaga lahan sawah dilindungi (LSD) guna memperkuat posisi provinsi ini sebagai penopang dan lumbung pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara pelepasan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah, Lampri, di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Sabtu (28/2/2026) malam.
“Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan BPN Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Menurutnya, ATR/BPN memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah hingga tingkat desa.
Karena itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk menyelesaikan persoalan pertanahan.
Selama satu tahun kepemimpinan Lampri, sejumlah persoalan pertanahan di berbagai kabupaten/kota berhasil dituntaskan, termasuk terkait perlindungan lahan sawah dilindungi yang menjadi bagian strategis dalam menjaga ketahanan pangan.
Selain sektor pertanian, Pemprov Jateng juga membangun kolaborasi dengan ATR/BPN dalam mendukung investasi melalui kepastian hukum hak atas tanah bagi investor, tanpa mengubah status lahan sawah dilindungi.
Sinergi tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan penyelenggaraan urusan agraria, pertanahan, dan penataan ruang, serta perjanjian kerja sama sertifikasi hak atas tanah Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
Pada 2025, realisasi sertifikasi LP2B di Jawa Tengah mencapai sekitar 240 bidang, masing-masing 80 bidang di Blora, Wonosobo, dan Cilacap.
Secara kumulatif periode 2023–2025, sertifikasi telah mencakup 5.331 bidang di 22 kabupaten.
Untuk tertib administrasi pertanahan, capaian 2024–2025 tercatat sebanyak 160 bidang.
Selain itu, dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti penetapan lokasi bufferzone PT KPI RU IV Cilacap, Bendungan Bodri di Kendal dan Temanggung, serta lahan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1.
Gugus Tugas Reforma Agraria pada 2025 juga merealisasikan redistribusi 1.050 bidang tanah, terdiri atas 616 bidang di Cilacap dan 444 bidang di Brebes, serta penataan akses reforma agraria bagi 3.700 kepala keluarga.
Sementara itu, Lampri menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pemprov Jateng dan Forkopimda membantu percepatan berbagai program ATR/BPN.
Dalam setahun terakhir, pihaknya berhasil meningkatkan kualitas data lebih dari 2.000 bidang tanah kategori kelas 4, 5, dan 6 (KW 456).
KW 456 merupakan sertifikat tanah terbitan 1961–1967 yang belum dilengkapi peta kadaster, sehingga rawan sengketa dan penyalahgunaan oleh mafia tanah.
“Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini, karena merupakan potensi masalah dan persoalan,” ujarnya.
Lampri selanjutnya akan mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
Posisi Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah kini diisi oleh Kartono Agustiyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt). (*)
