SEMARANGUPDATE.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa penanganan korban bencana di wilayah Jawa Tengah harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada warga yang terlantar.
Pernyataan ini disampaikan menyusul bencana yang melanda Cilacap dan Banjarnegara beberapa waktu lalu.
Saleh menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD dan berbagai pihak terkait telah bergerak cepat dalam penanganan darurat.
Langkah yang dilakukan mencakup evakuasi warga terdampak, pembukaan posko pengungsian, penyediaan logistik, layanan kesehatan, hingga perbaikan infrastruktur dasar.
“Pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan kerusakan serta memastikan bantuan tepat sasaran. Kami di DPRD juga melakukan monitoring langsung dan siap mendukung percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi melalui dukungan anggaran dan kebijakan,” ujarnya.
Selain penanganan darurat, Saleh menekankan pentingnya membangun masyarakat tangguh bencana.
Menurutnya, ketangguhan berarti kemampuan masyarakat mengenali risiko, mengurangi dampak, serta cepat bangkit setelah bencana.
Ia menambahkan bahwa ketangguhan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari keluarga, desa, hingga pemerintah daerah dan pusat.
“Masyarakat yang tangguh harus memiliki kesadaran, pengetahuan, keterampilan, serta jejaring sosial yang kuat,” jelasnya.
Namun, Saleh mengakui masih ada hambatan di lapangan, seperti rendahnya kesadaran kesiapsiagaan, tata ruang yang belum berbasis mitigasi, keterbatasan sistem peringatan dini, serta maraknya hoaks yang memperlambat koordinasi.
Menurutnya, tantangan tersebut harus diatasi melalui perencanaan jangka panjang dan kerja sama lintas sektor.
Saat ini, Pemprov Jawa Tengah terus memperkuat langkah mitigasi dengan penguatan sistem peringatan dini, pemetaan risiko, normalisasi sungai, simulasi kebencanaan di sekolah dan desa, peningkatan kapasitas relawan, serta penguatan regulasi dan anggaran berbasis kebutuhan wilayah.
Saleh menegaskan bahwa sinergi antar pihak sangat penting dalam penanggulangan bencana.
Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa harus terhubung dalam sistem informasi yang baik.
Selain itu, relawan, perguruan tinggi, media, dan sektor swasta juga harus menjadi bagian dari ekosistem penanggulangan bencana.
“Penanganan bencana adalah urusan bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap hoaks yang sering muncul saat bencana.
“Masyarakat harus mengutamakan informasi resmi dari BPBD atau BNPB. Media perlu memperkuat cek fakta, dan pemerintah harus mempercepat arus informasi resmi. Pelaku penyebaran hoaks harus ditindak tegas demi keselamatan publik,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Saleh mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk menjaga lingkungan, saling peduli, serta aktif mengikuti pelatihan kebencanaan.
“Semoga dengan semangat Sinergi Bersama Bangun Jateng Tangguh Bencana, Jawa Tengah menjadi daerah yang lebih aman, resilien, dan kuat menghadapi tantangan ke depan,” pungkasnya.
