SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama DPRD Jateng resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian, Kamis (20/11/2025).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penurunan dana transfer ke daerah (TKD) tidak akan mengubah arah program prioritas pemerintah provinsi. Ia memastikan agenda pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat tetap menjadi fokus utama.
“Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” kata Luthfi.
Menurutnya, arah pembangunan tahun depan akan dipusatkan pada ketahanan pangan. “Fokus tahun depan adalah swasembada pangan,” tegasnya.
Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026. Sejumlah indikator ekonomi Jawa Tengah menunjukkan penguatan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37%, naik dari 4,93% pada periode sebelumnya. Pemprov memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5%–6% dengan inflasi terjaga antara 1,5%–3,5%.
Indikator kesejahteraan juga mencatat perbaikan. Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 9,48% dari 9,58% pada September 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ikut menurun dari 4,78% menjadi 4,66%. Tren ini dinilai sebagai fondasi kuat untuk prioritas pembangunan tahun depan.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan naik 3,04% menjadi Rp23,74 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Pembiayaan daerah tercatat Rp414,5 miliar, terdiri dari penerimaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran Rp70 miliar.
Pemprov juga menyiapkan strategi memperkuat pendapatan asli daerah melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi pajak air permukaan, peningkatan kinerja BUMD, pendayagunaan aset pemerintah, serta peningkatan layanan samsat.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menambahkan bahwa penyesuaian anggaran tahun depan dipengaruhi oleh penurunan dana transfer pusat.
“Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Dalam rapat yang sama, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.
