SEMARANGUPDATE.COM – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan, pembangunan di wilayahnya butuh kesinambungan, sehingga perlu kolaborasi antara pemerintahan daerah provinsi dengan kabupaten/ kota.
Hal itu disampaikannya, saat acara Forum Berlian Sinergi dan Kolaborasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jateng, di Karanganyar, Senin (22/12/2025).
Luthfi membeberkan, kegiatan itu adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, untuk bersama membangun Jawa Tengah.
Menurutnya, program pembangun tidak boleh terputus, namun harus berjalan berjenjang, dan saling terhubung dari pusat hingga ke daerah.
“Kesinambungan pembangunan harus berlanjut. Bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita jabarkan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa,” ucap gubernur.
Oleh karenanya, dia meminta kepada kepala daerah, agar membangun kemitraan dengan DPRD masing-masing, untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
“Mitra kita adalah DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Artinya kolaborasi harus kita munculkan, sehingga pemerintahan kolaboratif (collaborative government) itu hadir,” tegas Luthfi.
Gubernur juga menyoroti posisi politik DPRD, yang memiliki jejaring hingga ke tingkat pusat melalui fraksi-fraksi partai politik. Menurutnya, jejaring tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah.
Luthfi juga mendorong DPRD kabupaten/ kota untuk memperkuat konsolidasi dengan kepala daerah di wilayah masing-masing, guna mempercepat pelaksanaan pembangunan.
“Lewat forum ini, DPRD kita dorong untuk menarik pejabat-pejabat di pusat, agar bisa ikut membangun Jawa Tengah. Segera rapatkan barisan dengan bupati dan wali kotanya,” tegasnya.
Luthfi juga menekankan, kolaborasi politik di Jawa Tengah harus dibangun dengan nilai-nilai kearifan lokal, yang menjunjung kebersamaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto menegaskan, lembaga legislatif di daerah memiliki tanggung jawab konstitusional, untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“DPRD memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, agar memberikan dampak nyata, termasuk bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Sumanto.
Ditambahkan, forum itu diharapkan menjadi penguat konsolidasi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Humas Jateng)*ul
