SEMARANGUPDATE.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala BP BUMN Donny Oskaria menggelar pertemuan tertutup di kantor Kementerian ESDM, Selasa (25/11/2025).
Agenda utama rapat tersebut membahas pasokan dan subsidi LPG menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Menteri ESDM Bahlil menegaskan bahwa rapat ini bertujuan memastikan keamanan pasokan gas LPG agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Kita hari ini rapat LPG, subsidi LPG, dan penambahan sedikit kuota LPG supaya menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru aman negara,” ujarnya.
Menkeu Purbaya menanggapi dengan menyebut dirinya mengikuti keputusan yang diambil Bahlil. “Pak Bahlil cepat ambil keputusan, saya ikut aja,” katanya.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa rapat banyak membahas pengadaan kuota LPG 3 kilogram.
“Bahas kesiapan LPG untuk Nataru nanti sampai akhir 2025 plus prognosa LPG 3 kg untuk sampai akhir tahun ini,” ujarnya.
Dwi mengungkapkan, kuota LPG 3 kg tahun 2025 ditetapkan sebesar 8,17 juta metrik ton, lebih rendah 0,06 juta ton dibanding realisasi 2024. Target tersebut juga lebih kecil dari prognosa 2025 yang mencapai 8,5 juta metrik ton.
Perhitungan kuota untuk 2026 disebut hampir selesai dan menunggu finalisasi bersama Presiden Prabowo.
Meski ada penambahan kuota, anggaran subsidi LPG 3 kg tidak mengalami perubahan. Menurut Dwi, indikator harga masih berada di bawah asumsi APBN sehingga pemerintah tidak perlu menambah alokasi subsidi.
Isu LPG 3 kg sebelumnya sempat memanas setelah perbedaan pernyataan antara Menkeu Purbaya dan Menteri ESDM Bahlil. Dalam rapat kerja DPR RI, Purbaya menyebut harga asli LPG 3 kg Rp42.750 per tabung dengan subsidi Rp30.000 sehingga masyarakat hanya membayar Rp12.750.
Bahlil kemudian menilai Purbaya keliru membaca data. “Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu. Biasalah kalau, ya mungkin butuh penyesuaian,” ujarnya.
Purbaya menanggapi dengan menyebut angka yang ia sampaikan berasal dari stafnya.
“Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa, yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” katanya. Ia menambahkan, perbedaan bisa terjadi karena cara membaca data berbeda, namun pada akhirnya besaran subsidi tetap sama.
