SEMARANGUPDATE.COM – Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjarnegara diimbau memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal dalam penyusunan menu. Kebijakan ini ditujukan untuk menyerap hasil pertanian dan peternakan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Imbauan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKP) Banjarnegara, Firman Sapta Adi, kepada kepala SPPG dan yayasan pengampu dalam pertemuan di Aula Abdi Praja Setda Banjarnegara, Senin (2/2/2026).
“MBG bukan hanya masalah gizi, tapi tentang ekonomi. Kita adalah produsen salak terbesar, kita punya kentang dan ikan. Jangan sampai potensi ini justru hancur harganya karena tidak terserap oleh program di rumah sendiri,” ujar Firman.
Ia menjelaskan, Banjarnegara memiliki pasokan pangan yang cukup untuk mendukung kebutuhan program, di antaranya produksi beras dan gabah sekitar 176.000 ton per tahun, kentang 139.000 ton per tahun, telur ayam 27 ton per hari, serta ikan air tawar sebagai sumber protein.
Firman memperkirakan perputaran dana untuk pengadaan bahan baku MBG di daerah tersebut bisa mencapai Rp1,4 miliar setiap hari.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Banjarnegara, Adi Cahyono PS, menekankan pentingnya pengaturan menu agar tidak memicu lonjakan harga bahan pangan di pasar. Menurutnya, penggunaan komoditas yang sama secara bersamaan oleh seluruh SPPG berpotensi menyebabkan kelangkaan stok.
“Kita butuh manajemen waktu dan substitusi komoditas. SPPG antarwilayah bisa berbagi jadwal menu agar serapan bahan baku merata dan stabil,” jelas Adi.
Ia juga mendorong yayasan pengelola bekerja sama dengan koperasi atau BUMDes sebagai penyedia bahan baku resmi guna menjamin legalitas serta keberlanjutan ekonomi desa.
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Jawa Tengah Wilayah SPPG, Reza Mahendra, menyampaikan bahwa mulai tahun ini akan dilakukan audit kepatuhan oleh inspektorat. Karena itu, transparansi harga dan laporan keuangan menjadi perhatian utama.
Pengawasan program juga diperkuat hingga tingkat kecamatan. Camat dan petugas puskesmas akan memantau 71 titik SPPG yang saat ini beroperasi, dengan rencana pengembangan hingga 90 lokasi ke depan. (*)
