SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengintensifkan upaya pencegahan dan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dengan memperkuat program imunisasi serta edukasi kepada masyarakat.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi peningkatan kasus penyakit tersebut.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap campak perlu terus ditingkatkan karena tingkat penularannya yang tinggi.
“Maka penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak tetapi juga penyakit menular lainnya seperti TBC,” ujarnya usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin, 30 Maret 2026.
Kunjungan tersebut membahas kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dan menanggulangi KLB campak di Jawa Tengah.
Saat ini, kasus KLB campak tercatat terjadi di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Selain itu, dua daerah lainnya, yaitu Brebes dan Kudus, berstatus suspek.
Meski sebagian besar wilayah masih terkendali, potensi penyebaran tetap menjadi perhatian serius.
Taj Yasin menjelaskan, tingginya kasus campak tidak lepas dari terganggunya layanan imunisasi selama pandemi Covid-19.
Karena itu, pemerintah daerah kini mendorong percepatan pemulihan cakupan imunisasi di seluruh wilayah.
“Ini menjadi momentum untuk mengejar ketertinggalan. Kami terus menggerakkan kembali imunisasi dan memperkuat kampanye kepada masyarakat,” tegasnya.
Upaya tersebut turut didukung capaian imunisasi yang cukup baik. Pada 2025, cakupan vaksinasi MR bayi di Jawa Tengah mencapai 106,7 persen atau melampaui target.
Meskipun begitu, masih terdapat sejumlah wilayah dengan cakupan rendah yang berpotensi menjadi titik penyebaran.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengapresiasi capaian Jawa Tengah dalam menjaga tingkat imunisasi di tengah jumlah penduduk yang besar.
“Jawa Tengah ini berhasil, karena dengan populasi besar, cakupan imunisasi di bawah 95 persen hanya di sedikit kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai langkah yang dilakukan Pemprov Jateng sudah cukup baik, namun perlu diperkuat melalui edukasi publik yang lebih luas dan kolaboratif.
“Edukasi harus terus dilakukan, melibatkan guru, orang tua, hingga influencer. Ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua yang berpotensi meningkatkan risiko penularan.
Oleh sebab itu, peran sekolah dan tenaga pendidik dinilai penting dalam memberikan pemahaman kepada para orang tua. (*)
