SEMARANGUPDATE.COM – Sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Sabtu (14/2/2026), menjadi momentum penting bagi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. Ia resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum setelah berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”.
Saleh lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 dan predikat Summa Cumlaude. Dalam penelitiannya, ia mengkaji sekaligus menawarkan rekonstruksi terhadap regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih selaras dengan prinsip keadilan ekologis, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Prof. Dr. Atta Abdullati Alsonbati, menilai topik tersebut relevan dengan dinamika global saat ini, terutama di tengah ancaman perubahan iklim dan degradasi lingkungan.
“Penelitian ini sangat relevan dengan tantangan saat ini. Pelestarian dan perlindungan lingkungan merupakan topik yang berkaitan dengan persoalan global, termasuk perubahan iklim dan berbagai dampaknya,” ujar Prof. Atta saat menyampaikan tanggapan secara daring.
Ia juga menekankan bahwa konsep keadilan ekologis memiliki kesesuaian dengan perspektif Maqashid Syariah, yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari perlindungan jiwa, harta, dan keturunan. Prinsip tersebut, lanjutnya, selaras dengan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Apresiasi juga datang dari Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Menurutnya, gagasan keadilan ekologis yang ditawarkan Saleh memberikan perspektif baru dalam memandang regulasi PSN.
“Saudara berusaha mendesain regulasi agar tidak hanya melihat alam sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilestarikan demi keadilan antargenerasi,” ujarnya.
Prof. Ayu menilai penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi kelemahan dalam sejumlah regulasi pembangunan PSN yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekologis. Ia menyebut perlunya rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.
“Saudara berhasil mengupasnya menggunakan teori ecological justice untuk menghasilkan desain baru regulasi PSN. Ini menarik karena saudara juga mengusulkan perbaikan asas,” kata Prof. Ayu.
Pandangan senada disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, yang juga bergelar Doktor Ilmu Lingkungan. Ia menilai penelitian tersebut relevan dengan kondisi riil, khususnya terkait lemahnya pengawasan pelaksanaan PSN yang berpotensi berdampak pada kerusakan lingkungan.
Menurutnya, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus menjadi landasan pembangunan nasional.
“Ini bagus sekali istilah keadilan ekologis. Biasanya kita mendengar keadilan ekonomis, tetapi ini keadilan ekologis. Harapannya, masa depan jangan ditinggalkan. Jangan sampai karena PSN, generasi mendatang merasa dirugikan secara ekologis,” pungkas Wihaji.
Melalui disertasi ini, Mohammad Saleh menawarkan pendekatan hukum pembangunan yang lebih berorientasi keberlanjutan. Konsep keadilan ekologis yang diusung diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan dan evaluasi regulasi PSN agar pembangunan nasional tetap berpijak pada prinsip perlindungan lingkungan dan keadilan antargenerasi.
