SEMARANGUPDATE.COM — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemprov Jateng agar bersikap transparan dalam menyampaikan perkembangan pembangunan di wilayahnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi.
“Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus terbuka, blakotang. Tidak hanya untuk wartawan, tetapi masyarakat boleh boleh tanya. Di situ ada akuntabilitas keterbukaan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat,” kata Luthfi dalam acara silaturahmi dan buka bersama dengan para wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 10 Maret 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana, perwakilan Baznas Jawa Tengah, sejumlah kepala OPD, serta para jurnalis.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah, khususnya melalui penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa kritik dan masukan dari wartawan maupun masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama membangun daerah.
“Media juga memiliki peran untuk melakukan pembangunan. Tugas jurnalis sama dengan kita (pemerintah), dalam rangka untuk mendidik dan membangun masyarakat,” kata Luthfi.
Sementara itu, Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana menyampaikan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab yang sejalan dengan pemerintah, yakni mendorong kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Ia menjelaskan peran tersebut diwujudkan melalui berbagai karya jurnalistik seperti tulisan, foto, video, dan bentuk informasi lainnya.
“Kita memiliki kewajiban itu. Dalam menjalankan profesi, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, pun berhak untuk mendapatkan informasi dari para narasumber,” katanya.
Menurut Iwan—sapaan akrabnya—jurnalis juga memiliki mekanisme agar informasi dapat disampaikan kepada masyarakat secara utuh dan akurat.
Ia menilai transparansi tetap harus diiringi proses verifikasi melalui cek dan ricek kepada para pemangku kepentingan.
“Kolaborasi Pemprov dengan wartawan menjadi hal tidak terpisahkan. Ketika bagus kita sampaikan bagus, kalau ada kritik kita sampaikan juga dengan memberikan solusi. Media juga menjadi part of solution,” paparnya. (*)
