SEMARANGUPDATE.COM – Kota Semarang kembali mengukir prestasi dengan meraih predikat “Kota Pionir Pembangunan Inklusi Sosial”, sebuah penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Institute For Democracy and Peace (SETARA) bersama INKLUSI, platform kolaborasi Indonesia-Australia.
Penghargaan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam mengarusutamakan inklusi sosial dalam pembangunan. Penghargaan diserahkan oleh Direktur Eksekutif SETARA, Halili Hasan, kepada Agustina, Wali Kota Semarang, yang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Joko Hartono, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (6/3).
“Ini adalah prestasi yang membanggakan dan penghargaan terhadap kualitas kinerja kami. Pengakuan ini merupakan bukti nyata dari upaya Pemkot Semarang dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif demi pemenuhan hak-hak warga negara,” ungkap Agustina.
Kota Semarang meraih skor 3,6, tertinggi di antara kota-kota lain, sejajar dengan Bandung, Denpasar, Padang, dan Jakarta Selatan.
Agustina menegaskan bahwa predikat ini akan mendorong pihaknya untuk terus mengintegrasikan agenda inklusi sosial dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.
“Inklusivitas adalah fokus utama kami. Peringkat ini memacu kami untuk terus menyediakan ruang aksesibilitas dan layanan publik yang nyaman dan bebas diskriminasi,” tambahnya.
Penghargaan ini diselenggarakan bersamaan dengan peluncuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) oleh SETARA, yang menilai kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dan di 24 kabupaten/kota di Indonesia.
Inklusi sosial menekankan pada pemberian kesempatan setara bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi, peluang, dan sumber daya, serta berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan.
Penilaian Kota Semarang didasarkan pada dua variabel utama: variabel aspirasional, yang mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan, lingkungan layak, kebudayaan, dan pekerjaan layak; serta variabel pendekatan dengan indikator rekognisi, partisipasi, resiliensi, dan akomodasi bagi perempuan, disabilitas, minoritas agama, dan masyarakat adat.
“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung adopsi inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk mewujudkan visi Kota Semarang sebagai kota inklusif,” tutup Agustina.
