SEMARANGUPDATE.COM – Pendidikan berkeadilan menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Semarang, Agustina, bersama Wakil Wali Kota, Iswar Aminuddin, selama masa kepemimpinan mereka.
Dalam upaya mewujudkan program ini, sejumlah pencapaian signifikan selama 100 hari kerja telah menunjukkan kemajuan yang positif.
Hal ini disampaikan Agustina dalam konferensi pers yang berlangsung pada Sabtu (31/5) di Balaikota Semarang.
Agustina menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang (Pemkot) telah meluncurkan berbagai program konkret di sektor pendidikan.
Salah satunya adalah pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
Hingga Mei 2025, sebanyak 2.649 siswa SD/MI menerima bantuan sebesar Rp600.000 per tahun, 1.129 siswa SMP/MTs mendapat Rp900.000, 468 siswa SMA/SMK/MA menerima Rp1.200.000, serta 12 mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin mendapatkan Rp6.000.000 per tahun.
Selain itu, Pemkot juga berhasil menyelesaikan penyerahan 374 ijazah yang sempat tertahan akibat kendala administrasi keuangan. “Ini adalah gerakan yang patut diapresiasi dan akan kami teruskan, karena masih ada sekitar 9.000 ijazah yang perlu diselesaikan,” ungkap Agustina.
Langkah selanjutnya adalah penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang transparan dan adil. Sistem ini dapat diakses secara daring, memungkinkan masyarakat untuk memantau langsung proses seleksi.
“Semua orang dapat melihat, tidak ada lagi tuduhan bahwa Pemkot menyembunyikan slot. Semua harus transparan,” tegasnya.
Untuk mendukung mobilitas pelajar, Pemkot memberikan kartu bus gratis kepada 3.822 siswa dan 5.087 mahasiswa ber-KTP Kota Semarang.
Agustina menyadari banyak permintaan agar siswa non-KTP Semarang juga mendapatkan layanan serupa, namun menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk penghargaan bagi warga yang resmi berdomisili di Semarang.
“Jika ingin mendapatkan bus gratis, silakan pindah KTP,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Semarang memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada 35 sekolah swasta, terutama di jenjang TK dan SD, untuk mendukung keberlangsungan operasional sekolah.
“Hingga Mei, kami menemukan 35 sekolah yang berhak mendapatkan keringanan PBB karena lokasi mereka kecil,” jelas Agustina.
Ia juga menyoroti bahwa ada sekolah yang harus membayar PBB hingga satu miliar rupiah per tahun, sementara pendapatannya tidak mencapai Rp200 juta per bulan. “Bagaimana mungkin mereka dapat membiayai guru dan aktivitas belajar jika harus menyelesaikan pembayaran PBB?” tambahnya.
Lebih lanjut, Pemkot juga mendukung rencana pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah pusat, dengan menyiapkan lahan seluas 6,5 hektare di Kelurahan Rowosari, Tembalang. Sekolah ini akan mengusung konsep boarding school untuk menampung 504 siswa SD, 288 siswa SMP, dan 306 siswa SMA dari keluarga kurang mampu.
Agustina juga menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang pembiayaan pendidikan secara lebih inklusif oleh pemerintah daerah, termasuk untuk sekolah swasta. Ia percaya putusan ini akan memperkuat skema pembiayaan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Sepertinya Tuhan mengabulkan doa kita, karena gugatannya di MK telah diputus. Saya yakin pemerintah pusat akan segera mengeluarkan petunjuk teknis terkait hal ini,” ujar Agustina.
Dengan keputusan tersebut, Agustina menegaskan bahwa Kota Semarang siap menerapkan skema “money follow student”, yaitu sistem pembiayaan yang mengikuti lokasi siswa belajar. “Mungkin mulai tahun 2026 kita bisa melaksanakan sistem ini secara lebih masif menggunakan APBD,” katanya.
Meskipun belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam Program 100 Hari Kerja, Agustina yakin bahwa regulasi teknis dari pusat akan segera hadir. Program Pendidikan Berkeadilan ini menjadi fondasi awal dalam penyusunan RPJMD Kota Semarang 2025–2029, untuk menjamin pemerataan akses, peningkatan kualitas, serta dukungan holistik bagi peserta didik.
